Pemerintahan

Moc Wijdan Pimpin PKDI Madura Raya, Tekankan Kekompakan Kepala Desa dan Percepatan Pilkades Sampang

366
×

Moc Wijdan Pimpin PKDI Madura Raya, Tekankan Kekompakan Kepala Desa dan Percepatan Pilkades Sampang

Sebarkan artikel ini
Moch Wijdan menerima bendera pataka PKDI dari Ketua PKDI Jawa Timur, Syaifullah Mahdi, saat dikukuhkan sebagai Ketua PKDI Madura Raya di Sampang (26/11/2025). Pelantikan ini menandai langkah baru konsolidasi kepala desa se-Madura.

SAMPANG – Moch Wijdan, Kepala Desa Ketapang Daya, Kabupaten Sampang, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Koordinator Wilayah Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Madura Raya. Pengukuhan ini menandai babak baru konsolidasi para kepala desa di empat kabupaten Madura (26/11/2025).

Pelantikan berlangsung khidmat dengan dihadiri ratusan kepala desa se-Madura serta Ketua Pembina PKDI Nasional, Gus Yusuf. Suasana semakin semarak ketika para tamu memenuhi ruangan sejak pagi.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua PKDI Jawa Timur, Syaifullah Mahdi. Setelah dinyatakan sah, Wijdan menerima bendera pataka PKDI bergambar Garuda sebagai simbol amanah dan kepemimpinan baru.

Tepuk tangan meriah mengiringi momen penyerahan pataka tersebut. Para kepala desa yang hadir memberikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Wijdan untuk memimpin koordinasi wilayah Madura.

Dalam sambutannya, Wijdan menegaskan pentingnya soliditas dan kekompakan kepala desa di Madura. Ia menyebut, tanpa persatuan, perjuangan untuk memperjuangkan hak dan kebutuhan desa tidak akan memiliki kekuatan yang cukup.

 “Saya meminta semua kepala desa di Madura Raya untuk terus bergandengan tangan. Kita harus kompak, karena tanpa kekompakan, perjuangan kita tidak akan kuat,” ujarnya di hadapan peserta pelantikan.

Wijdan juga mengungkapkan bahwa setelah turun langsung ke empat kabupaten di Madura, ia menemukan dua keluhan besar yang hampir dialami seluruh kepala desa. Keluhan pertama berkaitan dengan pendampingan hukum.

Menurutnya, masih banyak kepala desa yang tersandung persoalan administratif maupun teknis, namun tidak mengetahui harus meminta bantuan ke mana. Karena itu, PKDI harus hadir sebagai lembaga pembela dan pendamping.

Keluhan kedua yang disuarakan para kepala desa adalah keterbatasan sumber anggaran. Ia menilai pembangunan desa tidak bisa sepenuhnya disandarkan pada Dana Desa, karena dampaknya belum merata.

 “Kepala desa membutuhkan sumber anggaran lain selain Dana Desa. Pemerintah perlu memikirkan skema baru agar desa tidak stagnan,” tegasnya, disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Dalam kesempatan itu, Wijdan juga menyoroti kondisi unik yang terjadi di Kabupaten Sampang. Dari total 180 desa, hanya 37 desa yang dipimpin kepala desa definitif, sementara 143 desa lainnya dijabat oleh penjabat (PJ).

Ia menyebut kondisi ini sebagai persoalan serius yang harus segera ditangani pemerintah kabupaten dan provinsi. Menurutnya, desa tidak akan berjalan optimal jika terus berada di bawah kepemimpinan sementara.

“Kami berharap Ketua PKDI Jawa Timur ikut menyuarakan agar Pilkades di Sampang segera digelar pada tahun 2026. Jangan sampai desa terus dipimpin PJ, karena esensi desa ada pada kepala desa hasil pilihan rakyat,” ujarnya.

Pelantikan ditutup dengan doa bersama sebagai simbol harapan agar PKDI Madura mampu membawa aspirasi kepala desa hingga tingkat provinsi dan nasional.

PKDI Madura juga menyatakan kesiapan penuh untuk memperkuat peran organisasi dalam mengawal setiap persoalan desa, mulai dari kebijakan anggaran hingga pendampingan regulasi.

Dengan dikukuhkannya Wijdan, para kepala desa se-Madura optimistis PKDI akan menjadi kekuatan baru dalam memperjuangkan kepentingan pemerintahan desa di berbagai level kebijakan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *